» » 457+ Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata

457+ Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata

Inabuy.com - Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata. Mengenai hukum perdata, kami memiliki 457+ Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata yang bisa dijadikan acuan buat anda yang sudah waktunya menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan. Perlu saya sampaikan bahwa Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata hanya contoh, tapi mengenai penyesuaian dengna jurusan anda tinggal mengganti redaksinya saja.



  1. STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA,07
  2. STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM,06
  3. KAJIAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN KAWIN
  4. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN TERHADAP ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI TAKAFUL DI KOTA MEDAN.p, 07
  5. ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LISTRIK, 09
  6. ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO.40 TAHUN 2007, 08
  7. ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL BANK DENGAN JAMINAN FIDUSIA, 08
  8. ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT ANTARA UD RAP MARULI DENGAN PTPN IV UNIT KEBUN GUNUNG BAYU, 08
  9. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI MULTILEVEL MARKETING, 07
  10. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU ATM (STUDI KASUS DI BANK BNI 1946 CAB PEKANBARU), 01
  11. ASPEK HUKUM SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF) DALAM RANGKA SEKURITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH PERBANKAN, 08
  12. ASURANSI KECELAKAAN DIRI TERHADAP WISATAWAN DI DAERAH OBJEK WISATA, 07
  13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) YANG DILAKUKAN BANK SUMUT KEPADA MASYARAKAT SEKITARNYA, 08
  14. DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS DALAM UU NO 40 TAHUN 2007, 09
  15. EKSISTENSI DARI KEBERADAAN UU DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN, 09
  16. FUNGSI LEMBAGA JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, 08
  17. FUNGSI LEMBAGA PENYANDERAAN DALAM SISTEM PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PAJAK, 07
  18. GANTI RUGI PENGIRIMAN WESEL POS PADA PT POS INDONESIA (PERSERO), 07
  19. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENJAMIN DENGAN PIHAK PEMBERI KREDIT KEPADA UKM DI KOTA MEDAN, 08
  20. HUKUM WARIS ADAT (STUDI KASUS DI KAB NIAS), 08
  21. IMPLEMENTASI KEWENANGAN MK DALAM MENGUJI UU TERHADAP UUD 1945, 08
  22. KEABSAHAN DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DENGAN DIGITAL SIGNATURE MELALUI ELECTRONIC COMMERCE, 08
  23. KEBERADAAN SKB 5 MENTERI DIBANDINGKAN DENGAN UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003 DAN UU HAM NO 39 TAHUN 1999, 08
  24. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 08
  25. MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH, 07
  26. MEKANISME PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA PERORANGAN DALAM PRAKTEKNYA DI BPR BANK PASAR KOTAMADYA MEDAN, 07
  27. PASAR MODAL SEBAGAI SARANA PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN DAN ALTERNATIF SARANA INVESTIGASI BAGI MASYARAKAT (INVESTOR)
  28. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT SUZUKI FINANCE INDONESIA CAB LHOKSEUMAWE, 08
  29. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI JASA BIRO PERJALANAN PADA PT WINAYA TRAVEL SETELAH BERLAKUNYA UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
  30. PELAKSANAAN SUNSET POLICY PAJAK TAHUN 2008, 09
  31. PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PNS KEPADA PARA AHLI WARIS KORBAN BENCANA ALAM TSUNAMI DI NAD, 07
  32. PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MEREK MENURUT KONSEPSI UU MEREK, 08
  33. PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BUMN DI PTPN IV MEDAN, 08
  34. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN THE BASEL CORE PRINSIPLES FOR EFFECTIVE BANKING SUPERVISION, 08
  35. PENYALAHGUNAAN HAK ATAS BENDA JAMINAN YANG DIKAITKAN DENGAN GADAI, 08
  36. PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR, 08
  37. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN (PERSONAL GUARANTEE) DI DALAM PERMOHONAN PERKARA PAILIT, 07
  38. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DALAM PROSES PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT, 08
  39. PERANAN PENANAMAN MODAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KAB SIMEULUE, 08
  40. PERBANDINGAN PENGALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS SECARA PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA DAN MENURUT UU HAK CIPTA, 07
  41. PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN PERMENKOMINFO NO 8 TAHUN 2006, 08
  42. PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PRAKTEK STANDARD CHARTERED BANK DI MEDAN, 04
  43. PERJANJIAN TUKAR-MENUKAR (BARTER) TANAH HAK MILIK, 08
  44. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK PADA PT PLN WILAYAH SUMUT CAB MEDAN, 08
  45. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
  46. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG TERKENAL ASING DARI PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA, 08
  47. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERKEBUNAN, 08
  48. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN, 08
  49. PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS TERHADAP PENGELOLAAN SUATU YAYASAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2001, 08
  50. RESIKO HUKUM YANG TERJADI DI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
  51. PELAKSANAAN PERJANJIAN BELI SEWA BARANG ELEKTRONIK PADA P.T. ADIRA QUANTUM MULTI FINANCE DIVISI NON OTOMOTIF SOLO BARU SUKOHARJO,09
  52. PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN ASPEK SYARAIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SAFINA KALTEN, 08
  53. IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH I BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA, 08
  54. PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG ERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08
  55. STUDI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA, 08
  56. ANALISIS YURIDIS TENTANG PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN, 07
  57. PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri), 08
  58. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA, 08
  59. PELAKSANAAN PENGAJIAN PEGWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PP NO.9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBLAN ATAS PP NO.7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL), 08
  60. PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.G/2006/PA.Kra), 09
  61. PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA DALAM PEMBERANTASAN BARANG PALSU DAN HASIL BAJAKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN, 09
  62. PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN ASPEK NORMA KERJA Di SOLOPOS, 08
  63. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Studi Kasus di BPKD Kabupaten Sukoharjo), 08
  64. PEMBUKTIAN BENDA IMATERIIL BERUPA LISTRIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG, 07
  65. PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG ATAU DILARANG UNTUK DIEDARKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, 08
  66. KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN GHOIB” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08
  67. TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08
  68. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA, 08
  69. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08
  70. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REMOTE TRADING SYSTEM DI BURSA EFEK JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08
  71. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 08
  72. TINJAUAN CARA PENGELOLAAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN NO.HK.00.05.4.1380 TENTANG PEDOMAN CPOTB SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
  73. STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08
  74. STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/MDAG/ PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN (Studi Kasus Di Kabupaten Ngawi Jawa Timur), 08
  75. STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN, 08
  76. STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK KONVENSIONAL (TINJAUAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO DAN DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SOLO), 08
  77. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR ( STUDI KASUS DI DINAS PASAR SUKOHARJO ), 08
  78. STUDI KOMPARASI ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DENGAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI (Studi di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru), 08
  79. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL, 08
  80. PERSAINGAN TARIF PADA MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08
  81. PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY), 07
  82. ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 08
  83. PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma), 08
  84. TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08
  85. PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM, 09
  86. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA), 09
  87. TINJAUAN YURIDIS LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG (SHARE CROSS OWNERSHIP) ANTAR PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08
  88. PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08
  89. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) IBNU KHALDUN KABUPATEN PATI JAWA TENGAH, 09
  90. DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA) 08
  91. EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten), 08
  92. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08
  93. PROBLEMATIKA PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB DI SURAKARTA *STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SURAKARTA), 07
  94. ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN DESA DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen), 08
  95. DASAR KUKUM OPERASIONAL DAN MANAJEMEN KOPERASI BERBASIS SYARIAH (Studi KOSPIN Syariah Karanganyar), 09
  96. EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,07
  97. EKSISTENSI MINIMARKET WARALABA DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI SURAKARTA, 07
  98. IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH WAL IJARAH AL-MUNTAHIA BIT-TAMLIK DALAM PRODUK KONGSI PEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO 08
  99. KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura), 08
  100. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN), 08
  101. KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET(ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 08
  102. PELAKSANAAN LELANG UMUM (TENDER) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATANG, 08
  103. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM API RINGAN OLEH KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN, 08
  104. PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH PANTI ASUHAN WIDYA KASIH BOYOLALI BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA 08
  105. IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI PT. BNI (PERSERO) Tbk CABANG SURAKARTA, 08
  106. PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta), 08
  107. KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
  108. TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN NIAGA DI RADIO PTPN FM SOLO, 07
  109. KAJIAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN, 09
  110. TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT ( Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta ), 08
  111. TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 09
  112. PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI, 09
  113. TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA AKTA ARBITRASE (Studi Putusan Kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna  Windu dan PPF International Corporation), 09
  114. PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN MELAHIRKAN DI BAGIAN KAMAR BERSALIN RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA, 09
  115. KAJIAN YURIDIS PEROLEHAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA MELALUIPERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA ANTARA PEDAGANG DENGAN BANK DI PASAR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA, 09
  116. KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.), 09
  117. HAMBATAN DAN SOLUSI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DALAM BENTUK BEASISWA (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT KLATEN), 08
  118. PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08
  119. PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.585/MEN.KES/PER/IX/1989 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA, 08
  120. TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08
  121. PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA (STUDI PELAKSANAAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), 08
  122. PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta), 08
  123. TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERUPA DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI BLBI PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) ANTARA BANK BALI DAN BDNI, 08
  124. TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ) 08
  125. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE, 08
  126. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
  127. PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 08
  128. PERUBAHAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA ( STUDI TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 22/PDT.P/2007/PA.SKA DAN NOMOR: 11/PPPHP/2004/PA.SKA), 08
  129. ANALISIS KREDIT SINDIKASI DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK ( Studi Kasus di PT. BNI (Persero) Tbk ) 08
  130. ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT DR. MOEWARDI SURAKARTA, 08
  131. REALISASI TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGANGKUT UDARA TERHADAP PENUMPANG PENERBANGAN DOMESTIK PADA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) 08
  132. STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 09
  133. TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08
  134. STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08
  135. KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN GHOIB” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08
  136. PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen), 08
  137. TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN (Studi Kasus Perkara Nomor : 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT), 09
  138. IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI SECARA SYARIAH DI BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH SURAKARTA, 09
  139. PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA, 09
  140. PENGGUNAAN LAYANAN PHONE BANKING BAGI NASABAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN, 06
  141. IMPLIKASI SISTEM PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA, 09
  142. KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGEMPLAK SURAKARTA, 09
  143. TINJAUAN TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
  144. STUDI TENTANG PERLAWANAN PEMBATALAN LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
  145. KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH
  146. PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA, 07
  147. PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DI HOTEL AGAS SURAKARTA,06
  148. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV) DENGAN FREMANTLE MEDIA DALAM PROSES PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM “TOUCH THE CAR”(DOUBLE CHALLENGE)
  149. PROSES VERIFIKASI GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE) SURAT KETERANGAN ASAL FORM A PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA
  150. ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BEDAH PLASTIK “Ny.P” OLEH “dr. W” DI RUMAH SAKIT UMUM BANDUNG),06
  151. SUATU KAJIAN TENTANG SIFAT-SIFAT DAN KARAKTERISTIK PERJANJIAN FRANCHISE, 03
  152. TANGGUNG GUGAT PT PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PEMADAMAN ALIRAN LISTRIK, 08
  153. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, 08
  154. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HAL TERHADI KEGAGALAN BANGUNAN DI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI, 08
  155. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL, 08
  156. TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO MANDIRI, 08
  157. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM JUAL BELI SOFTWARE SECARA ELEKTRONIK, 07
  158. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI ANTARA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK WILAYAH III SUMBAGUT DENGAN KONSUMEN, 07
  159. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMILIKAN RUMAH ANTARA CONOCOPHILIPS INDONESIA INC LTD DAN KARYAWANNYA, 07
  160. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN UU NO 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
  161. TINJAUAN TERHADAP MANFAAT ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG KPR PADA BANK (PT BANK CENTURY, TBK), 08
  162. TINJAUAN YURIDIS BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA DEWAN KOMISARIS MENURUT UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, 09
  163. TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI BENDA SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN FIDUSIA MENURUT UU.42 TAHUN 1999, 08
  164. TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN HAKIM AD HOC DI PENGADILAN NIAGA, 07
  165. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT, 08
  166. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DI INDONESIA, 07
  167. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSEDUR KEPABEAN DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR BARANG DI PELABUHAN BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN, 08
  168. TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE BERDASARKAN UU TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, 08
  169. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT, 08
  170. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT BRI CAB KISARAN, 07
  171. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL DALAM INDUSTRI PERMINYAKAN, 08
  172. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (ADOPTIE) WNI OELH WNA, 08
  173. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN INSTRUMEN GUGATAN CLASS ACTION DALAM PROSES GANTI RUGI KASUS-KASUS KORUPSI DI INDONESIA, 07
  174. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM, 08
  175. TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN BERKAITAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN KONSUMEN, 08
  176. UPAYA BANK DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN TERJADINYA KREDIT MACET, 07
  177. UPAYA BANK DALAM MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN, 08
  178. UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH, 07
  179. PERKAWINAN ANTAR AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
  180. PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA, 07
  181. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS PENERBITAN LATTER OF CREDIT (L/C) FIKTIF
  182. KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL (SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP SINKRONISASI PRODUK PERUNDANGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA)
  183. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA
  184. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA CABANG SURAKARTA”
  185. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
  186. TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08
  187. IMPLEMENTASI AGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (PERSETUJUAN TENTANG KEBIJAKAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN) OLEH PEMERINTAH INDONESIA
  188. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TUNAI DI KOTA SURAKARTA
  189. TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1241/MENKES/SK/XI/2004 TENTANG PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI DI PT ASKES (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA)
  190. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA DI OUTLET KEBAB TURKI BABA RAFI CABANG SURAKARTA
  191. EFEKTIFITAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
  192. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA
  193. PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH di KABUPATEN SRAGEN
  194. PENGARUH PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA DI BIDANG PENGAWASAN PERBANKAN,08
  195. TINDAKAN PLAGIARISME DALAM TAYANGAN TELEVISI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA,09
  196. GUGATAN GANTI RUGI ATAS KORBAN PENGGUSURAN OLEH PEMERINTAH ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH),09
  197. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERMASALAHAN DALAM POLIS ASURANSI JIWA BERINVESTASI “KADO”, 08
  198. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA NOMOR 19/KPPU-L/2007 TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PERSOKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI KEGIATAN USAHA PESAINGNYA YANG DILAKUKAN OLEH EMI SOUTH EAST ASIA, 09
  199. ANALISIS YUTIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN : STUDI PERJANJIAN KREDIT PT.BANK X,08
  200. IMPLEMENTASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK: STUDI PADA PT. INDOSAT TBK – QTEL, 09
  201. PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 08
  202. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DERIVATIF,09
  203. ANALSIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK Y,09
  204. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN OBAT-OBATAN ATAS INFORMASI OBAT YANG BEREDAR LUAS DI PASARAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI KASUS TIGA MEREK OBAT PENGHILANG GEJALA FLU, 08
  205. ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA STUDI KASUS PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO),09
  206. ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMU (INITIAL PUBLIC OFFIRING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk.),09
  207. PERBEDAAN PROSES PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK SEBELUM DAN SESUDAH PERMA NO.1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERAHADAP PUTUSAN BPSK, 09
  208. PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG, 08
  209. DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN OLIGOPOLI PADA PENYELENGGARAAN KEDELAI IMPOR, 08
  210. PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 258/Pdt.G/2008/PA.JT DAN NOMOR 02/Pdt.P/2007/PA.JT,09
  211. DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM JASA PELAYANAN TAKSI DI BATAM, 09
  212. PERIZINAN PENANAMAN MODAL: STUDI DI PRVINSI DKI JAKARTA, 09
  213. PENYALAHGUNAAN SHORT SELLING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN EFEK, ANALISIS KASUS : THE BLACKSTONE GROUP DAN ADS CORP. MELAWAN PAUL BERLINER, 09
  214. AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA SEBAGAI DISTRIBUTOR MAKANAN OLAHAN DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA, 09
  215. PENETAPAN PKPU YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASAI OLEH KREDITOR LAIN ATAS PT. ARGO PANTES Tbk., 08
  216. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMANFAAT JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI KASUS : KELALAIAN PELAKU USAHA PEMBESARAN ALAT VITAL PRIA DI MENTENG), 09
  217. ANALISIS PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) OLEH PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA DALAM STUDI KASUS TRANSAKSI SAHAM PT. SUGI SUMAPERSADA Tbk DAN PT ARONA BINASEJATI Tbk,09
  218. PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN AGUNAN BERUPAN TANAH (STUDI KASUS BANK X), 09
  219. PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,09
  220. PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT DI INDONESIA, 09
  221. ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA MENURUT PP NO. 42 TAHUN 2007 MENGENAI WARALABA (STUDI PADA PT.X DAN PT.CAHAYA HATINDO), 09
  222. PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
  223. ANALISIS ASPEK LEGALITAS TRANSAKSI EFEK SHORT-SELLING PADA MASA KRISIS KEUANGAN (STUDI KASUS: PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 8-10 OKTOBER 2008 DISEBABKAN PENURUNAN HARGA SECARA TAJAM TERKAIT INDIKASI SHORT-SELLING),09
  224. PEREDARAN PRODUK PERMEN IMPOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PEREDARAN PRODUK PERMEN WHITE RABBIT),09
  225. TUGAS BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR),09
  226. MERGER BANK CIMB NIAGA DENGAN BANK LIPPO SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN SINGLE PRESENCE POLICY DI INDONESIA, 08
  227. DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN – PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA DALAM PENETAPAN HARGA OBAT GENETIK,08
  228. PENERAPAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAD DALAM PUTUSAN HAKIN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA PERDATA REGISTER NOMOR:89/PDT.G/2005/PN.TNG.), 09
  229. PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN SYARIAH (OFFICE CHANNERLING) PADA BTN UNIT USAHA SYARIAH (UUS), 09
  230. PENCATATAN SAHAM LEWAT BELAKANG (BACKDOOR LISTING) DENGAN CARA MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS: AKUISISI) PT FATRAPOLINDONUSA INDUSTRI TBK. OLEH TITAN INTERNATIONAL CORP.SDN.BHD), 08
  231. HUKUM YANG HIDUP (LIVING LAW) DALAM MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA DALAM KAITAN DENGAN PENGGUNAAN FREKUENSI TELEVISI, 09
  232. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
  233. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA INTERNET PT. FIRST MEDIA, TBK, 08
  234. METODE REASURANSI QUOTA SHARE TREATY DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 09
  235. PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG TELEKOMUNIKASI: Studi Tentang Investasi Qatar Telecom (Qtel) di Indonesia, 09
  236. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NAHKODA DALAM PENGANGKUTAN BARANG,08
  237. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN YANG BERSIFAT PREMATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT GERAKAN RAKYAT PENYELMAT BLOK CEPU), 09
  238. ANALISIS KEMUNGKINAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI ANTARA PT TELEKOMUNIKASI SELULER DAN PT. NATRINDO TELEPON SELULER, 08
  239. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI SATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK (Studi Kasus: Pembataan Klausula Baku pada Tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 09
  240. STATUS PERSONAL SPV DALAM KASUS PENERBITAN SURAT UTANG PIUTANG PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. (PUTUSAN PENGADILAN BENGKALIS NOMOR 05/0DT.G/2003/PN.BKS),08
  241. KETERBUKAAN INFORMASI PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM OLEH CALON EMITEN DI TENGAH MASALAH PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ANAK PERUSAHAAN : STUDI KASUS PENAWARAN UMUM P.T. BAYAN RESOURCES, Tbk., 09
  242. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA, 09
  243. KAJIAN TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958, 08
  244. ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT (rEFINANCING) SEBAGAI ADDENDUM PERJANJUAN KREDIT MODAL KERJA, 09
  245. PENITIPAN KOLEKTIF PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING), 08
  246. TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS MESDIWANDA SITEPU MELAWAN BIDAN HERAWATI, RUMAH SAKIT PASAR REBO, DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA), 09
  247. KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM,09
  248. PENGGUNAAN PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1411/PID.B/2006/JKT.PST), 09
  249. ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBONCENGAN KETENARAN MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS (KASUS MEREK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS), 09
  250. UNIFIKASI KEBIASAAN (CUSTOM) INTERNASIONAL MENGENAI DOCUMENTARY CREDIT DI DALAM UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTERY CREDIT 600 TAHUN 2007, 09
  251. RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN POLA KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (DEBT EQUITY SWAP) STUDI KASUS PKPU PT ARGO PANTES Tbk. DAN PT SEKAR LAUT TBK,09
  252. KEWAJIBAN DIVESTASI PADA PENANAMAN ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM (Studi Kasus Perjanjian Kontrak Karya Antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia), 08
  253. TINJAUAN TERHADAP HARTA BERSAMA (SYIRKAH) SUAMI ISTERI DALAM HAL PERMOHONAN SITA MARITAL (MARITALE BESLAAG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NO. 549/Pdt.G/2007/IPA. JP), 09
  254. WANPRESTASI DALAM PERJAJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN BANGUNAN/JASA (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI MERAUKE),09
  255. SYARAT-SYARAT PEMBERIAN KUASA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS NO. 316/PDT.G/PN.JKT. PST ANTARA PT. MANGGALA DWI LESTARI DENGAN PT. ASURANSI PRIMA PERKASA INTERNASIONAL), 09
  256. PEMERINGKATAN EFEK TERHADAP REKSADANA PENDAPATAN TETAP, 08
  257. AKUISISI BANK LOKAL OLEH BADAN HUKUM ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN (STUDI KASUS: AKUSISI BANK EKONOMI OLEH HSBC), 08
  258. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI DAERAH KEGIATAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL,09
  259. PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KETENAGAAN LISTRIK : STUDI KASUS PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) OLEH PT. PLN (PERSERO), 09
  260. PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT DENGAN PENERBITAN PROSPEKTUR PT. ADARO ENERGY TBK, 09
  261. ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS: KOSPON JASA), 09
  262. KESALAHAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS JAGUNG DI KEDIRI (STUDI TERHADAP PENERAPAN UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN UU NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DALAM PUTUSAN PN KEDIRI NOMOR 515/PID.B/2005/PN.KDI), 09
  263. TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MARI NO 033K/N/2006 jo. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT PST DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 03/PAILIT PN.NIAGA.JKT.PST.),08
  264. ANALISIS PERJANJIAN KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU TERHADAP KARYAWAN PADA PT GAPURA ANGKASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, 09
  265. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT, 08
  266. MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN YANG BERGERAK SEBAGAI PERUSAHAAN EFEK (ANALISIS KASUS PT. UNITED CAPITAL INDONESIA, Tbk), 09
  267. TINJAUAN PERSAINGAN USAHA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA INDUSTRI HILIR (STUDI KASUS PENUNJUKKAN LANGSUNG DAN LELANG PENYEDIAAN BBM BERSUBSIDI), 08
  268. DUGAAN PRAKTEK KARTEL YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA TELEPON SELULER DALAM PENETAPAN TARIF SMS (sHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM PERSAIAN USAHA,08
  269. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN SIRKIT SEWA (STUDI KASUS PERJANJIAN LEASED LINE ACCES SERVICE),09
  270. ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERBUKTI MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TENDER, 09
  271. TINJAUAN YUTIDIS JOINT VENTURE AGREEMENT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 09
  272. ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN SYSTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK OLEH PT.PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  273. UNIT USAHA STRATEGIS – STRATEGIC BUSINESS UNIT (“SBU”) SEBAGAI ALRTERNATIF SUMBER PENDANAAN DI PERGURUAN TINGGI BHMN, 09
  274. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI UUPT No. 40/2007 TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERSEROAN TERBATAS DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, 09
  275. PARTICIPATING INTEREST DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH (KEIKUTSERTAAN BUMD DALAM PARTICIPATING INTERST BLOK CEPU), 09
  276. HAK ASUH ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, NOMOR 878/Pdt.G/2005/PAJS DAN NOMOR 904 DAN NOMOR 904/Pdt.G/2007/PAJS),09
  277. INFORMED CONSENT DOKTER SPESIALIS NEFROLOGI DENGAN PASIEN GAGAL GINJAL (Studi Kasus Instalasi Hemodialisis R.S. Pantai Indah Kapuk), 09
  278. TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA: STUDI KASUS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK), 08
  279. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA JASA TRANSPORTASI KERETA API DI WILAYAH JABODETABEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  280. ANALISA HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG LEWAT LAUT (STUDI KASUS PERJANJIAN BONGKAR MUAT), 09
  281. KARTU KREDIT SEBAGAI BAGIAN DARI KREDIT TANPA AGUNAN (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIA), 09
  282. ANALISIS PERBANDINGAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEW ZEALAND, 09
  283. ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS ATAS DUGAAN PENGGELAPAN REKENING EFEK NASABAH,09
  284. PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI TERHADAP SEBUAH OBYEK BARANG YANG DIIKAT OLEH EQUIPMENT LEASE AGREEMENT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2831 K/PDT/1996), 09
  285. KEWENANGAN CATATAN SIPIL MENCATATKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENURUT PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, 09
  286. KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA PERBANKAN SYARIAH YANG MENGGUNAKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, 09
  287. ASPEK HUKUM PERJANJIAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SEWA GUNA USAHA DAN PEMBIAYA KONSUMEN (PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSEMEN PT.HD FINANCE), 09
  288. ANALISIS PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR P.T.ASTRA SEDAYA FINANCE, 09
  289. PERMOHONAN WALI ADHOL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NOMOR 08/Pdt.P/2008/PA.TG, NOMOR 10/Pdt.P/2007/PA.TG DAN NOMOR 11/Pdt.P/2007/PA.TG), 09
  290. PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK PENERBIT KARTU KREDIT (STUDI KASUS: IMPLEMENTASI PADA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk), 09
  291. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  292. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN APOTEKER DI KLINIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN, 09
  293. ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA, 09
  294. PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/2008/PTUN.JKT), 09
  295. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT ANALISA PUTUSAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS, 09
  296. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09
  297. PENGATURAN PERKAWINAN DAN PENCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09
  298. HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AUSTRALIA FAMILY LAW ACT 1975 (SUATU PERBANDINGAN), 09
  299. LARANGAN PEMEGANG SAHAM PURA-PURA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA, 09
  300. ANALISIS HUKUM AKUISISI PERUBAHAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.BUMI RESOURCES TBK TERHADAP PT. DARMA HENWA TBK, PT. FAJAR BUMI SAKTI DAN PT PENDOPO ENERGI BATUBARA), 09
  301. ANALISIS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA (JOINT OPERATING AGREEMENT) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA ANTARA X DAN Y), 09
  302. DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INVESTASI USAHA DI BIDANG PERIKANAN (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : PER.05/MEN/2008), 09
  303. ANALISIS KLAUSULA CESSIE SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN HASIL JALAN TOL, 09
  304. PENGECUALIAN JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIK RUMAH SEDERHANA PADA BANK TABUNGAN NEGARA, 09
  305. ANALISIS  PERJANJIAN DISTRIBUTOR ANTARA PT.X DENGAN PT.Y DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, 09
  306. BENTURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PIUTANG BANK BUMN (ANALSIS PENYELESAIAN PIUTANG BANK MANDIRI), 09
  307. SAAT LAHIRNYA PERIKATAN PADA JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM (studi kasus pada situs www.yesasia.com), 09
  308. IMPLEMENTASI KETENTUAN PERSAINGAN CURANG MENURUT KONVENSI PARIS DALAM UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, 09
  309. DISTRIBUSI PASOKAN FILM PADA PENYELENGGARAAN USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
  310. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPRERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN, 09
  311. KONTRAK VERSUS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS: ANALISIS PENGECUALIAN HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU DALAM EKSEKUSI GADAI SAHAM, 09
  312. PELAPORAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN PADA CATATAN SIPIL DKI JAKARTA SERTA KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI (ANALISIS TANDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL NOMOR 132/KHS/AI/2009/2009), 09
  313. ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM SURAT PENAWARAN PEMBERIAN KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK X (PERSERO), TBK, 09
  314. ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. DITINJAU DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  315. PROSEDUR PERCERAIAN DAN AKIBATNYA YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU), 09
  316. PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT SYARIAH (DIRHAM CARD) OLEH BANK DANAMON SYARIAH DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERLINDUNGAN, 09
  317. ANALISIS TERHADAP JUAL-BELI CAKRAM KERAS (MEDIA PENYIMPANAN DATA) BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
  318. PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIN DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 30/PDT.G/2007/PN.JKT.UT), 09
  319. PEMBUKTIAN SENGKETA PATEN METODE BISNIS DI PENGADILAN NIAGA : STUDI KASUS PEMBATALAN PATEN SISTEM DAN METODE UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN TIKET MELALUI FASILITAS ON-LINE PERBANKAN OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), 09
  320. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  321. PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK (STUDI TENTANG PUTUSAN NO.82/B/201/PT TUN JKT, 09
  322. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  323. ANALISIS PELANGGARAN PATEN PRODUK DALAM KASUS RUBIK’S CUBE, 09
  324. PELAKSANAAN HAK ASUS ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan No. 946/Pdt.P/1998/PN.Sby) ,09
  325. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN (STUDI KASUS: PENGADUAN PARA PEMBELI PERUMAHAN BII RESIDENCE KE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROPINSI DKI JAKARTA), 09
  326. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUATU PRODUK BARANG/JASA YANG DILETAKKAN DENGAN BARANG / JASA LAINNYA DITINJAU DARI PRAKTEK NIAGA NEGATIF DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  327. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.CITRA VAN TITIPAN KILAT (PT.CV TIKI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  328. PERBANDINGAN YURIDIS PENGATURAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN DI BELANDA, 09
  329. KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH, 09
  330. PERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09
  331. PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PERKASSA, 09
  332. ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUGAAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BADUNG, PR0PINSI BALI, 09
  333. PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN BANK GAGAL (STUDI KASUS: PT. BANK CENTURY, Tbk),09
  334. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK ATAS OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: PT KIMIA FARMA TAHUN 2001), 09
  335. TINJAUAN YURIDIS : PERBANDINGAN TENTANG ASPEK INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA ANTARA UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN & UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09
  336. ANALISA HUKUM PEMBANDINGAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BADAN USAHA KOPERASI DENGAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS, 09
  337. TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG, 09
  338. PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM AKSI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MELALUI PASAR MODAL, 09
  339. PELANGGARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK BERBAHAYA SEBAGAI KEMASAN MAKAN DAN MINUM, 08
  340. ANALISIS LEMBAGA KEKUASAAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002, 08
  341. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI REKSADANA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR, 09
  342. ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT, 10
  343. ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMATERA UTARA, 10
  344. ANALISIS KAUSALITAS ANTARA INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN, 10
  345. ANALISIS MENGENAI SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA, 10
  346. ANALISIS TERHADAP PEMBELIAN KEMBALI (BUY BLACK) SAHAM BUMN MELALUI PASAR MODAL, 09
  347. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MACET DALAM PRAKTIK, 10
  348. ASPEK GLOBALISASI PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, 10
  349. ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI, 10
  350. ASPEK YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN PT. PLN (PERSERO) WIL. SUMUT DENGAN CV. YAPINDO, 10
  351. BENTUK-BENTUK CSR SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS TERHADAP MASYARAKAT
  352. BUYBACK (PEMBELIAN KEMBALI SAHAM ) SEBAGAI PERLINDUNGAN MODAL DAN KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS, 10
  353. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG DILAKUKAN PT. PERTAMINA EP FIELD PANGKALAN SUSU TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR, 10
  354. HAK PEMELIHARAAN DAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA BINJAI, 10
  355. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 10
  356. LEMBAGA TRUSTS DI INDONESIA, 10
  357. PELAKSANAAN ANALISIS TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN HUTANG DALAM KAITANNYA, 10
  358. PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MEDAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG DALAM LALU LINTAS PENGANGKUTAN DARAT, 09
  359. PELAKSANAAN EKSEKUSI SITA JAMINAN DALAM PROSES PERADILAN MENURUT RBG, 10
  360. PELAKSANAAN PERDAGANGAN ALAT-ALAT BERAT DAN MEKANISME PEMBAYARAN PADA PT UNITED TRACTORS, 10
  361. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN RISIKO KREDIT, 10
  362. PENGELOLAAN LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, 10
  363. PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH, 10
  364. PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2009, 10
  365. PERANAN WAKIL PIALANG BERJANGKA DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA, 10
  366. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 10
  367. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP IKLAN DI TV, 10
  368. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU PIHAK KETIGA DALAM LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN DI PASAR MODAL, 10
  369. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL APABILA EMITEN GAGAL BAYAR (DEFAULT) DI DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK, 10
  370. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, 10
  371. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI, 10
  372. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENJAMIN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (PT), 10
  373. TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE, 10
  374. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH, 10
  375. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP BARANG KIRIMAN, 10
  376. TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BERDASARKAN PBI NO.77PBI2995 JO. NO. 1010PBI2008 DIKAITKAN DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN, 10
  377. TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 10
  378. TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 63 TAHUN 2008, 10
  379. TINJAUAN YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN, 10
  380. TINJAUAN YURIDIS TENTANG REKSADANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI BAGI INVESTOR, 10
  381. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET, 10
  382. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DAN KAITANNYA DENGAN BANK SYARIAH, 10
  383. TINJAUAN YURIDIS WARALABA (FRANCHISE) SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, 10
  384. TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008, 10
  385. PERUMUSAN LOCUS DAN TEMPUS DELICTI SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT / CREDIT CARD FRAUD (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08
  386. PELAKSANAAN PEMBUKAAN REKENING NASABAH BANK OLEH PENYIDIK GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO), 09
  387. PERANAN KURATOR DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, 09
  388. ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA, 08
  389. PELAKSANAAN LELANG PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNG SAPON DENGAN DANA JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (JBIC ODA) LOANS ( Studi Kasus Di Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta ), 08
  390. PENYELENGGARAAN SENI PERTUNJUKAN TEATER SEBAGAI EKSPRESI HAK SENI DAN BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945, 08
  391. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. INDATEX KARANGANYAR, 08
  392. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LARANGAN MENGIKUTI SELEKSI CPNS BAGI GURU DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PPMI ASSALAAM SUKOHARJO, 09
  393. PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PHK DI DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08
  394. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 08
  395. PENGAWASAN PEMENUHAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) PADA PERUSAHAAN SWASTA OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08
  396. PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN SUKOHARJO,08
  397. PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO, 08
  398. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT RADITE KASIH JULUNG KEMBANG DI KOTA SURAKARTA, 07
  399. PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTEK OUTSOURCING DI SURAKARTA (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA SURAKARTA),08
  400. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA DI KABUPATEN WONOGIRI, 09
  401. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM KOTA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.361/Pid.B/2007/PN.SKA) 09
  402. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI CV TRIAS ADHICITRA SUKOHARJO 09
  403. EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA WANITA, 07
  404. PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK, 08
  405. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN PADA PIHAK LAIN (OUTSOURCING) DALAM UU, 08
  406. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI SUMUT, 07
  407. SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA/BURUH TETAP DAN PEKERJA/BURUH HARIAN LEPAS DITINJAU DARI PERMENAKERTRANS NO. 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMPONEN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (STUDI PENGUPAHAN PADA PT. ARWANA MAS INDONESIA), 07
  408. PERANAN KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA WANITA, 08
  409. ANALISIS YURIDIS PERNJANJIAN KERJA DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PEREMPUAN DIFASILITASI OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS), 09
  410. PENGATURAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI BURUH/PEKERJA (STUDI KASUS DI BEBERAPA PERUSAHAAN), 09
  411. EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA GUNA MENDUKUNG PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA
  412. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI, 10
  413. TELAAH PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA (STUDI KASUS DI PROVINSI GORONTALO), 08
  414. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Boyolali) 08
  415. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERIJINAN PEMBANGUNAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)/ RADIO BASE STATION (RBS) DI KOTA SURAKARTA, 08
  416. PELAKSANAAN PENGAWASAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO, 08
  417. PERANAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG TERMINAL PENUMPANG, 08
  418. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI SUKOHARJO) , 08
  419. EFEKTIVITAS KEBERADAAN PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR, 07
  420. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08
  421. PENYELESAIAN KEWAJIBAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN MUDHARIB DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 07/DSN/MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO), 08
  422. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA, 08
  423. RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA, 08
  424. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM ( Sebuah Telaah Terhadap Putusan No.155/Pid.B/2006/PN.Bi ), 09
  425. ANALISIS PENERAPAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR DAKWAAN YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Boyolali), 08
  426. PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KAITANNYA DENGAN PASAL 22 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KOTA SURAKARTA), 07
  427. PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN KOMBINASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08
  428. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN UU KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI), 07
  429. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERAPAN PRODUKSI BERSIH DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH BATIK DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA, 08
  430. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMINTAAN REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)
  431. IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI), 09
  432. IMPLIKASI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KELANJUTAN PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI MAJAPAHIT (PIM) DI MOJOKERTO, 09
  433. IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA, 09
  434. ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MA NO. 15 K/ PID.SUS/2007), 09
  435. PENERAPAN KETENTUAN PASAL 64 KUHP TENTANG PERBUATAN BERLANJUT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08
  436. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MARTABAT HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM HAL TERJADI CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN, 08
  437. PELAYANAN PUBLIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) KABUPATEN SRAGEN ( Tinjauan Yuridis Penerapan One Stop Service Di Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ) Sragen ), 08
  438. IMPLIKASI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 9 TAHUN 2006 SETELAH RATIFIKASI TRAKTAT NON-PROLIFERASI SENJATA-SENJATA NUKLIR (NPT), 08
  439. PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 115 KUHAP), 08
  440. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08
  441. PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ( Studi di desa Danupayan kecamatan Bulu kabupaten Temanggung ), 08
  442. ANALISIS PUTUSAN BEBAS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA ( STUDI PUTUSAN HAKIM NOMER : 368 / Pid. B / 2008 / PN Ska ), 09
  443. IMPLEMETASI PASAL 144 KUHAP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN PASCA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE PENGADILAN ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo ), 09
  444. TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI KEJAKSAAN AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PELANGGARAN HAM DI ABEPURA PAPUA DENGAN TERDAKWA BRIGJEN POL.DRS. JOHNY WAINAL USMAN
  445. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI SUKOHARJO DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN TERHADAP PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO, 07
  446. PROSES PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, 08
  447. PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARANGANYAR
  448. ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk. ), 09
  449. PENUNDAAN PELAKSAAN KEPUTUSAN TENDER DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PTUN JAKARTA (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 167/G/2007/PTUN.JKT), 09
  450. UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 09
  451. KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK, 09
  452. HAK SIAR DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA DAN PERSAINGAN USAHA: ANALISA PUTUSAN KPPU No.3/KPPU-L/2008 TENTANG KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF BARCLY’S PREMIER LEANGUE OLEH ASTRO GROUP, 09
  453. FUNGSI DAN PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2002, 10
  454. PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN OTOMOMI DAERAH, 10
  455. TATA CARA MASUKNYA PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM SUATU SENGKETA TATA USAHA NEGARA, 09
  456. TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, 10
  457. TUGAS POKOK BAPPEDA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH, 10

Skripsi Hukum Pidana (Silahkan klik link dibawah)
Contoh Proposal Skripsi Hukum Pidana (Power Point)
Contoh Proposal Skripsi Hukum Pidana (PDF)
Kumpulan hadis Nabi Muhammad
Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana
Contoh Skripsi Hukum Pidana (Korupsi)
Contoh Skripsi Hukum Pidana (Kriminal)

Skripsi Hukum Perdata (Silahkan klik link dibawah)
Contoh Proposal Skripsi Hukum Perdata
Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata
Contoh Skripsi Hukum Perdata

Jika ada pertanyaan seputar 457+ Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata di atas silahkan berkomentar tapi harus yang ada hubungannya dengna tema 457+ Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata.
0 Komentar untuk "457+ Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata"